Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas di Garut Jadi Bahan Pembelajaran Delegasi Ethiopia

Menurutnya, kesuksesan PKRS tidak lepas dari dukungan regulasi seperti Perda Nomor 13 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/ΚΕΡ 1209-DISDIK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan

“Semua langkah-langkah itu insya Allah punya dasar yang jelas regulasi yang melandasinya, sehingga ketika menggelontorkan anggaran untuk menopang terkait program dan kegiatan, maka insya Allah kita akan legal,” tutur Nurdin.

Ia juga bersyukur para peserta bisa datang ke lokasi-lokasi piloting project dan juga berdiskusi dengan pihak terkait mengenai implementasi PKRS, sehingga bisa melihat langsung di lapangan bagaimana implementasi PKRS dilakukan di Kabupaten Garut.

“Tinggal nanti kalau ada titik-titik lemah yang didapat, tolong informasikan ke kami untuk mengholistikan upaya-upaya kami dalam kerangka me-recovery semua persoalan-persoalan yang terkait dengan reproduksi sehat baik untuk anak maupun remaja plus perempuan,” ucapnya.

Beragam pandangan positif yang hadir dari berbagai pihak, sudah barang tentu PKRS menjadi sebuah solusi dalam rangka melakukan pencegahan perkawinan
anak, praktik berbahaya, serta kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) serta kehamilan yang tidak diinginkan.

Dengan berbagai apresiasi yang diterima, implementasi PKRS di Kabupaten Garut diharapkan menjadi model bagi negara-negara lain dalam upaya mencegah perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan kehamilan yang tidak diinginkan. (Muhamad Azi Zulhakim & Nindi Nurdiyanti)