Hukum

Cium Dugaan Pidana, LBH BN Laporkan Penyelenggara Pemilu Garut ke Gakkumdu Jabar

×

Cium Dugaan Pidana, LBH BN Laporkan Penyelenggara Pemilu Garut ke Gakkumdu Jabar

Sebarkan artikel ini
Lembaga Bantuan Hukum Brigade NKRI (LBH BN) melaporkan penyelenggara Pemilu 2024 Kabupaten Garut yakni Ketua Bawaslu, Komisioner KPU, PPK dan PPS lantaran mencium dugaan tindak pidana Pemilu dan administrasi yang dilakukan caleg DPR RI Dapil XI Jabar berinisial LL dan MHA ke Sentra Gakkumdu Jabar.

Atas dugaan tindak pidana pemilu tersebut, Ivan menegaskan bahwa LBH BN melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, PPK, dan PPS yang diduga terlibat.

“Dugaan yang kami layangkan terkait dengan tindak pidana pemilu, yang pertama gratifikasi dari pihak caleg tersebut kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Garut, dalam hal ini oknum Ketua Bawaslu, oknum PPK, dan oknum PPS,” tuturnya.

Dalam pelaporan ini, LBH BN juga mengadukan dugaan pemalsuan terkait manipulasi data, termasuk sisi administrasinya.

Baca Juga:   39 Petugas KPPS di Garut Dirawat Karena Sakit, Biaya Perawatannya Ditanggung BPJS Kesehatan

“Jadi baik tindak pidana pemilu, administrasi, kemudian money politic, tiga-tiganya kita laporkan,” tegasnya.

Terkait berita oknum KPU Jabar

Sementara itu, terkait berita viral di media sosial yang diduga melibatkan Komisioner KPU Jabar, Ivan menilai bahwa kuat dugaan caleg LL juga melakukan manuver ke KPU Jabar.

“Kalau untuk itu memang kemarin kita kan taunya pas viral, cuman kan viral juga perlu adanya klarifikasi terkait dengan kebenarannya. Tapi kalau rangkaian seperti halnya di medsos itu ada statement dari pihak keluarga caleg tersebut. Jadi, tadinya karena dia tau kalah, dia mau melakukan manuver ke KPU Jabar, kita gak tau siapa di KPU Jabar, ternyata di-posting beneran, ternyata saudari AN,” ucapnya.

Baca Juga:   Empat Geng Motor di Garut Ditetapkan Sebagai Tersangka Penganiayaan Aktivis Kemanusiaan Hingga Tewas

Atas berita viral tersebut, Irvan pun mengaku telah membaca skema yang dilakukan oleh caleg LL. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena logistik yang dikeluarkan pun cukup besar.

“Skemanya sekarang kebaca. Oh di KPU ini ada yang main, tapi si calegnya. Caleg ini juga saudari LL, mungkin banyak berperan di situ karena memang logistik yang digelontorkan besar juga. Komisioner aja sampai Rp4 miliar, kalau bicara subjektif gitu, kan belum ada putusan pengadilan,” jelasnya.

Konten berbayar berikut adalah iklan platform Mixadvert dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *