.png)
GOSIPGARUT.ID — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Sumasna mengaku tengah berupaya menyiasati nasib tenaga honorer di lingkungan Pemprov Jabar agar masih dapat bekerja guna mengoptimalkan pelayanan terhadap publik.
Sumasna menilai, Pemprov Jabar sangat membutuhkan peran dari tenaga honorer dalam menggerakkan roda pemerintahan. Sementara di sisi lain, kemampuan anggaran dari APBD untuk mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga terbatas, bila merujuk pada Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 terkait dihapusnya tenaga honorer.
Ia mengatakan, hal itu membutuhkan waktu dan harus secara berkala dalam melakukan perekrutan PPPK. Sedangkan, kebutuhan tenaga kerja selalu konstan dan bila dikurangi, dikhawatirkan akan memperlambat kinerja Pemprov Jabar.
“Ikhtiar besar kita tetap mendorong ke formal. Kalau tidak ASN, ya PPPK. Kita berharap ke situ. Tapi skema lain kita tetap (ada). Menyimulasikan pekerjaan rumah yang bisa kita siapkan, dalam bentuk outsourcing mengingat adanya aturan surat edaran tersebut,” ujar Sumasna.
Menyiasati skema dengan perekrutan melalui outsourcing, bukan dari tenaga honorer diharapkannya dapat direstui pemerintah pusat, seiring dengan adanya kebutuhan Pemprov Jabar saat ini.
Mengingat ada beberapa lini yang selama ini sudah melalui skema outsourcing, walaupun bukan bersentuhan langsung seperti pekerjaan tenaga honorer.
“Hari ini beberapa, seperti keamanan, kebersihan, pramusaji, driver. Baru sebatas itu. Kita mencoba memformulasikan, kira-kira tugas mana saja yang bisa digeser dari non ASN seperti tenaga honorer, ke outsourcing. Kita masih mencari informasi lanjutan, apakah memungkinkan untuk outsourcing,” tandasnya. (IK)
