oleh

Kadinsos Garut: Pandemi Covid-19 Timbulkan Lebih Banyak “Jamila” dan “Misbar”

GOSIPGARUT.ID — Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah, mengatakan, pandemi Covid-19 menimbulkan angka kemiskinan di kabupaten ini terus meningkat hingga menyentuh angka 9,8 persen. Meningkatnya angka kemiskinan itu dengan berbagai istilah seperti kemiskinan reguler, “Jamila” (jadi miskin lagi), dan “Misbar” (miskin baru).

Padahal, menurut dia, RPJMD Kabupaten Garut pada tahun 2024 angka kemiskinan harus berada di angka 6,4 persen atau turun sekitar 4 persen selama sisa waktu tiga tahun.Tufoksi dan indikator utama keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Garut, salah satunya menurunkan angka kemiskinan.

“Sebuah tugas yang sangat berat, ketika di satu sisi para penerima manfaat bantuan sosial PKH dan sembako bertambah dengan bertambahnya jumlah distribusi kartu kesejahteraan sosial (KKS) oleh pihak Bank Mandiri. Di sisi lain indikator utama keberhasilan kinerja Dinas Sosial adalah menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ade, saat rapat koordinasi teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 se-wilayah V di GOR Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Rabu (8/9/2021).

Baca Juga:   Wabup Garut Nyatakan Tak Ada Keramaian Dalam Peringatan HUT RI Ke-75

“Padahal secara teoritis, jika penerima bantuan sosial delis 1 dan 2 yakni PKH dan BPNT bertambah, maka angka kemiskinan itu bertambah atau dikatakan gagal menurunkan angka kemiskinan,” sambungnya.

Ade menuturkan, saat ini jumlah penerima bantuan sosial PKH berada di angka 153 ribu dan penerima bansos sembako ada di angka 206 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Angka tersebut masih ditambah dengan pendistribusian KKS PKH sebanyak 4. 000 dan kartu sembako sebanyak 8. 000

Baca Juga:   Surat Edaran Kadinsos Garut Soal Penyaluran BPNT Dianggap Angin Lalu

“Program bantuan sosial PKH dan sembako adalah salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya.

Menurut Ade, Kabupaten Garut menduduki rangking kedua di Jawa Barat sebagai penerima bantuan sosial tertinggi. Dari 800 ribu kepala keluarga (KK), 360 ribu KK menjadi penerima bantuan sosial PKH dan sembako.

Ia menekankan kepada seluruh pendamping PKH sebagai pekerja sosial yang profesional agar bisa menjadi mediator bagi KPM PKH yang memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi dan lainnya agar jika muncul permasalahan bisa segera diselesaikan.

Baca Juga:   Dugaan Korupsi Bansos, LBH Limpah Somasi Kepala Dinas Sosial Garut

“Mengingat permasalahan di lapangan yang dinamis dan kompleks, jumlah KPM PKH yang harus dilayani banyak sehingga ketika muncul permasalahan di lapangan cepat direspon dan ditangani,” ujar Ade.

Rakornis SDM PKH tersebut diikuti Korkab 2 PKH, para pendamping PKH dari Kecamatan Karangpawitan, Pangatikan, Kersamanah, Leuwigoong, Bayongbong, Banjarwangi, Mekarmukti, dan Cikelet. Dihadiri pula Forkopimcam Cikelet, dan Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Garut Dadang Bunyamin.

Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dadang Bunyamin mengatakan, Rakornis SDM PKH tingkat Kabupaten Garut itu selain untuk meningkatkan SDM para pendamping PKH juga sebagai sarana silaturahmi setelah lebih dari satu tahun tidak bisa bertatap muka karena pandemi Covid-19. (Respati)

Komentar

Berita Terkait