GOSIPGARUT.ID — Wakil Bupati Helmi Budiman mengatakan, Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang kurang aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Hingga Januari 2020, persentase perbaikan DTKS di Kabupaten Garut hanya 2,22% dengan usulan baru 2,98% dan termasuk kategori perbaikan rendah dengan prediksi akurasi data yang juga rendah,” kata dia dalam rapat koordinasi virtual penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut, Jum’at (23/7/2021).
Helmi menambahkan, dengan rendahnya tingkat keaktifan ini, Kabupaten Garut menduduki peringkat 349 di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam rangking verivali dan validasi DTKS.
Wabup menuturkan, dalam DTKS terdapat 1.544.181 jiwa atau 422.457 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Garut yang tersebar di 42 kecamatan.
“Beberapa desa yang memiliki penduduk miskin dan rentan miskin paling banyak, di antaranya Kecamatan Garut Kota yaitu di Kelurahan Kota Kulon dengan 14.498 jiwa. Sementara yang paling sedikit adalah di Kecamatan Wanaraja di Desa Sindangpratu yaitu dengan 872 jiwa,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, dari seluruh penduduk yang terdaftar dalam DTKS tersebut, proporsi penerima dan komplementaritas program bantuan sosial di tingkat Kabupaten Garut sebanyak 67% sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).
Helmi berharap pengelolaan data
harus menjadi fokus perhatian semua, khususnya di Dinas Sosial yang memang mengelola dan meng-update data kemiskinan.
Sementara, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Agus Ismail, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan di Kabupaten Garut pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikannya, tambah dia, mencapai 262.78 jiwa atau 9,98% naik 1 % atau (26,3 ribu jiwa) dari tahun 2019 sebanyak 235,19 jiwa atau 8,98%. Sedangkan persentase penduduk miskin masih berada di atas rata-rata Jawa Barat 8,43% serta di bawah nasional 10,16%.
“Tahun 2020 Kabupaten Garut berada di kuadran I dengan jumlah warga miskin di atas rata-rata provinsi (145,2 ribu jiwa) dan memiliki peningkatan angka kemiskinan di atas rata-rata (19,3 ribu jiwa),” terang Agus.
Ia menyampaikan, beberapa program bantuan yang digulirkan oleh pemerintah adalah Bantuan Perlindungan Sosial, Program Indonesia Pintar, Program Rastra/BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020, Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Program Murah Untuk Rakyat, dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Kami berharap rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut tahun 2022 seluruhnya sudah menggunakan DTKS, Lokus Stunting, Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi (AKI-AKB), Cakupan Akses Air Bersih, Cakupan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta Angka Pengangguran,” ujar Agus.
Ia juga berharap pemerintah maupun masyarakat bisa bekerja sama dalam memerangi kemiskinan terutama di masa pandemi Covid-19 yang menjadi ancaman baru dalam peningkatan kemiskinan khususnya di Kabupaten Garut.
“Solidaritas sosial masyarakat harus terus ditingkatkan. Melawan pandemi tidak bisa hanya ditaruh pada satu pundak pemerintah atau masyarakat, tetapi harus ditaruh di atas pundak kita secara bersama-sama,” ujar Agus. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
