oleh

Kompleksitas dan Problematika Sosial Limbangan (Oleh: Aceng Ahmad Nasir, S.Ag, MA)

MUNGKIN judul tulisan ini terlalu berlebih, karena untuk mengangkat tema sosial di sebuah daerah perlu setidaknya paparan mendalam dengan kajian yang komprehensif.

Melalui proses penelitian yang terukur, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan setidaknya termaktub minimal 100 halaman, namun sejak keberadaan saya dimulai tahun 2011 proses pemahaman sosial serta problematikanya mulai sedikit dipelajari. Semakin mendalami semakin tidak memahami esensi sebenarnya.

Limbangan bukan hanya sekedar kecamatan biasa. Memang secara geografis saat ini hanya sebuah kecamatan dengan jumlah 14 desa dan kisaran penduduk 80.000 orang dewasa. Namun jika dikaji lebih dalam, ternyata ada deretan kisah panjang, baik secara faktual merupakan wilayah situs megalitikum, neolitikum, serta jejak bukti sejarah peradaban Islam yang kental dengan nilai spritual.

Berjejer di hampir setiap desa dan kecamatan yang dimekarkan lainnya, situs-situs maqom waliyulloh serta penyebar Islam lainnya yang kelak menyebar ke berbagai daerah terutama di tatar Sunda.

Melihat kekinian masih kokoh berdiri puluhan bahkan ratusan pondok pesantren yang hampir setiap RW berdiri, baik skala besar, sedang, maupun kecil. Ini bukti bahwa fakta sejarah terus berlanjut hingga saat ini, tentunya para santri yang menuntut ilmu datang dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak serta-merta perubahan sosial terjadi karena ada fatsun yang kokoh di balik derasnya perubahan yang terjadi. Berbagai problematika muncul sebagai efek domino dari sebuah policy (kebijakan) pemerintah daerah.

Tipologi Limbangan sepertinya mirip — jika merujuk tulisan Clifford Gerts –dikategarosasikan ke dalam tiga golongan. Yakni santri, abangan, dan priyayi. Kelompok santri digunakan untuk mengacu pada orang muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam. Kelompok abangan merupakan golongan penduduk Limbangan muslim yang mempraktikan Islam dalam versi yang lebih sinkretis.

Sedangkan kelompok priyayi digunakan sebagai istilah orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi atau sering disebut kaum bangsawan. Namun penggolongan ketiga kategorisasi ini tidaklah terlalu tepat, karena pengelompokkan priyayi/non priyayi adalah berdasarkan garis keturunan seseorang, sedangkan pengelompokkan santri abangan dibuat berdasarkan sikap dan perilaku seseorang dalam mengamalkan agamanya (Islam).

Pada faktanya di Limbangan masih terjadi kental strata sosial tersebut. Dalam realita, ada priyayi yang santri dan ada pula yang abangan.
Dalam dinamika sosial, sering ditemukan pola-pola konflik antara ketiga golongan tersebut dalam beberapa hal, yakni konflik idiologi, konflik kelas, konflik ekonomi, dan konflik politik.

Baca Juga:   Peradaban Baru di Limbangan (Catatan: Tata Ansorie)

Konflik idiologi

Ketegangan antara priyayi dan abangan dalam hal idiologi tidak begitu terlihat secara jelas dibandingkan ketegangan antara kedua kelompok itu dengan kaum santri. Namun di sisi lain ada kaum santri yang priyayi ini, uniknya Limbangan hingga gelar pun disematkan keduanya yaitu gelar kehormatan santri dan priyayi.

Terlepas itu bukan gelar resmi, namun fatsun itu sudah terbentuk cukup lama. Walaupun saat ini sudah mulai terjadi pergeseran paradigma masyarakat.

Konflik kelas

Ketegangan priyayi dan abangan terlihat jelas pada hubungannnya dengan persoalan status. Kaum priyayi menuduh kaum abangan tidak tahu tempatnya yang layak sehingga mengganggu keseimbangan organis masyarakat. Mereka menganggap bahwa kedudukan status sosial mereka lebih tinggi dibangdingkan kaum abangan sehingga mereka tidak suka jika kaum abangan yang mayoritas petani meniru gaya hidup mereka.

Namun sejak zaman pendudukan Jepang di Indonesia, kaum abangan mulai menyuarakan persamaan hak dan status sosial dengan kaum priyayi. Hal ini karena tidak adanya orang kuat dari kaum priyayi di pedesaan sebagai tokoh-tokoh kekuasaan, kekeyaan, dan kesaktian magis dalam strutur masyarakat. Nampak dalam relasi sosial masyarakat Limbangan tidak nampak secara head to head.

Konflik politik

Di samping konflik-konflik idologis, perjuangan kekuasaan politik merupakan unsur yang ketiga yang mempertajam konflik keagamaan. Konflik politik yang berawal dari revolusi politik yang ada di Indonesia, yaitu ketika kekosongan kekuasaan yang tiba-tiba terjadi menyeret hampir semua kehidupan sosial ke sana.

Perjuangan politik yang demikian meninggi, tentu saja menghasilkan suatu konflik internal yang dipertajam antara berbagai kelompok keagamaan. Persoalan keagamaan hampir menjadi persoalan politis.

Konflik ekonomi

“Ada gula ada semut” itu peribahasa yang mungkin tepat, sesuatu yang dianggap peluang baru yang secara ekonomi visible tentu menjadi sasaran, kemudian dipertontonkan ego sektral satu kelompok dengan kelompok lainnya, penguasa-penguasa lokal melalui organ-organ maupun personal mencoba “berebut kue” bahkan adu kekuatan pun terjadi.

Seolah berlaku hukum rimba yang kuat yang berkuasa. Ini yang berbahaya jika dibiarkan, maka akan mendegradasi nilai harmonisasi tatanan sosial yang terbangun.

Baca Juga:   Mafia Ala Garut, Halal...? (Catatan: Hasanuddin)

Maka bagi pemerintah daerah maupun investor akan semakin bingung meracik, salah-salah ambil maka akan terjadi pemantik konflik, diangap cukup mengambil ketokohan pareto ternyata muncul ketokohan stelsel bahkan ketokohan komprehenship. Tanpa memahami kultur dan karakteristik, maka apapun kebijakan akan terus mendapat rongrongan.

Limbangan kekinian

Limbangan sebagai daerah strategis di lintasan jalan nasional yang sejak 200 tahun lalu merupakan kabupaten cikal bakal sebelum Garut, tentu banyak melahirkan tokoh-tokoh strategis baik yang berada di kancah lokal bahkan nasional dengan dinamika yang cukup unik. Jika mengangkat sisi historis tentu perlu tulisan khusus pada aspek historis yang tentu berpengaruh pada kondisi saat ini.

Sekitar tahun 2017-2018 menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan bagian dari kawasan industri oleh Pemkab Garut, terlepas dari pro kontra yang terjadi dengan masuknya beberapa investor industri yang beberapa wilayah lahan sudah dikuasai investor Korea maupun Taiwan seperti faktanya pembangunan pabrik sepatu PT. Pratama Abadi Industri yang berlokasi di Desa Cijolang yang berada di sebelah barat Kecamatan Limbangan.

Di kawasan tersebut akan berdiri Industri skala sedang dengan luas sekitar 20 hektare. Berdalih izin investasi sudah dikantongi, maka proses pembangunan yang dapat mempekerjakan setidaknya 5000 orang bahkan lebih pekerja pabrik terus berjalan.

 

Berkali-kali aksi unjuk rasa terjadi terhadap penolakan berdirinya pabrik di wilayah hulu tersebut, karena di bawahnya yakni wilayah Pulosari berdiri pesantren tua yang terdampak keberadaan pabrik tersebut.

Keluhan warga masyarakat atas bisingnya proses pembangunan, debet air yang berkurang, tidak begitu diindahkan alih-alih pembangunan industri dari investor Korea masih terus berjalan.

Lagi-lagi pertanyaannya bagaimana soal kelengkapan izin industri? Berkaitan tentang amdal, lalin, lokasi yang rentan longsor, serta izin lainnya yang berkaitan sebagai persyaratan administratif pembangunan industri, terutama regulasi perubahan tata ruang dari kawasan konservasi menjadi kawasan industri.

Hal yang dipertanyakan yaitu adanya perubahan kultur yang kelak terjadi, serta karakteristik masyarakat Limbangan sebagai dampak perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang berbasis santri menjadi masyarakat industri. Sudahkah siap warga Limbangan mengalami perubahan tersebut?

Bergeser di Sebelah tengan Kecamatan Limbangan muncul lagi polemik yang hingga saat ini belum selesai yaitu berdirinya pasmo (pasar modern) yang terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini masalah belum selesai. Terutama terkait investasi BOT serta polemik kepemilikan kios warga pasar, kondisi kelayakan serta penataan yang cenderung kumuh. Entah kapan ini bisa selesai, sementara para pihak sepertinya enjoy dengan kondisi saat ini.

Baca Juga:   Menakar Gagasan Calon Ketua Kadin Garut, Mana yang Anda Suka?

Masalah industri belum selesai, pasar belum selesai, kembali muncul polemik baru yaitu Pembangunan RSUD Limbangan. Bergeser ke sebelah timur percisnya di Desa Limbangan Timur, kini sedang terjadi pelaksanaan pembangunan RSUD Limbangan tahap pertama setelah pembebasan lahan sekitar satu tahun lalu.

Beberapa hal yang menjadi pertanyaan masyarakat yaitu bagaimana tentang izin lingkungan sekitar yang hingga malam hari para pekerja terus ngebut tanpa mendengar keluhan warga akibat kebisingan, tentang amdal, tentang desain sosial yaitu beredarnya blanko izin warga yang kosong, tentang kualitas pekerjaan dengan asumsi anggaran dari Banprov sekitar Rp14 miliar yang dimenangkan oleh pelaksana lebih kurang Rp10 miliar.

Untuk pekerjaan dasar kontruksi tentu menimbulkan pertanyaan dengan menangnya dari harga terendah tersebut, apakah tidak berdampak terhadap kualitas pekerjaan seperti standarisasi kualitas pemadatan tanah yang membutuhkan waktu, ukuran besi, standar cut and field, standar kualitas cor dan sebagainya, termasuk dana kompensasi atau dana sosial yang mestinya diberikan kepada warga terdampak, yang lebih kurang 100 warga sudah menandatangani bahwa mereka tidak pernah merasa didata.

Persoalan-persoalan teknis ini yang diabaikan dan dianggap sepele, justru akan menimbulkan blunder pada proses keterhambatan pembangunan RSUD Limbangan yang merupakan sesuatu yang diharapkan warga Limbangan sejak jauh hari. Ditambah adanya kelompok atau perorangan yang mengeruk keuntungan semakin mempertajam persoalan.

Saya sebagai warga yang berdomisili di Limbangan berharap kepada seluruh stakeholders terutama pemerintah Kabupaten Garut maupun pelaksana proyek, agar mengambil solusi terbaik untuk mengatasi berbagai polemik ini. Yaitu, dengan membereskan persoalan administratif serta memaksimalkan peran serta masyarakat terutama warga sekitar. Baik kalangan pemuda, maupun pihak terkait lainnya dengan duduk bersama agar ini menjadi keberkahan untuk semuanya.

Berdirinya RSUD adalah sebuah harapan. Namun jika prosesnya bermasalah serta kualitasnya rendah, maka tidak menutup kemungkinan ke depannya akan menimbulkan persoalan baru yang lebih pelik lagi. ***

Penulis: Ketua Perkumpulan Santri Pasundan

Komentar