oleh

Kejari Garut Diminta Segera Buat Pernyataan Seputar Kasus yang Jadi Sorotan Publik

GOSIPGARUT.ID — Korp Adhyaksa hari ini berulangtahun. Di tahun ke-59 usia Kejaksaan RI, kontribusi lembaga penegakan hukum ini dalam menjaga ketertiban masyarakat, sangatlah besar. Tanpa tertib sosial, maka pembangunan dapat terhambat.

“LBH Padjajaran mengucapkan selamat kepada Kejaksaan Negeri Garut yang pada hari ini berusia 59 tahun. Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum di Indonesia, telah berkontribusi dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kontribusi itu sangat berdampak pada pembangunan,” kata Hasanuddin, Ketua Pengawas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjajaran, dalam siaran pernya, Senin (22/7/2019).

Ia menambahkan, pada hari ulang tahun kali ini, publik menunggu pernyataan resmi terkait beberapa kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut yang sudan menjadi wacana publik.

Baca Juga:   Korban Pencabulan RGS Sebanyak 20 Orang, Berusia 15 Sampai 17 Tahun

“LBH Padjajaran berpendapat bahwa Kejaksaan Negeri Garut sudah bertindak profesional dan tidak terpengaruh intervensi para pihak dalam menangani perkara hukum. Profesionalisme dan independensi ini penting, sebab bagian dari proses hukum yang semata melandaskan pada fakta yuridis, bukan intervensi politik,” tandas Hasanuddin.

Ia menjelaskan, fakta yuridis dimaksud berkaitan dengan alat bukti yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kejaksaan, khususnya dalam kasus dugaan penyelewengan BOP dan pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Garut.

Sebagai pokir, kata Hasanuddin, maka hal ini dikualifikasikan dalam kewenangan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sebagaimana tugas dan kewajiban DPRD yang dijamin oleh UU. Tentunya, lanjut dia, kewenangan tersebut menjadi kewajiban dewan.

“Pokir bukanlah proyek, melainkan konsepsi program dan arah alokasi anggaran prioritas, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh eksekutif sebagai pihak yang memiliki kebijakan alokasi dan pelaksanaan anggaran atau proyek. Pada, titik ini dimungkinkan ada korupsi jika ada ‘pesanan’ alokasi anggaran dengan mengatasnamakan pokir,” beber eks aktivis’98 itu.

Baca Juga:   Penganiaya Anggota Satpol PP Garut Akui Gunakan Tangan Kosong

Potensi penyelewengan tersebut, kata Hasanuddin, cenderung bentuk gratifikasi. Pertanyaannya, apakah ada anggota DPRD Garut yang menerima gratifikasi dalam menentukan pokir? Pada posisi ini, Kejaksaan harus menyelediki secara mendalam untuk menemukan fakta hukum minimal dua alat bukti adanya gratifikasi oleh anggota DPRD.

“Tentu saja hal ini bisa diselidiki dari sisi pihak ketiga, rekanan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek tersebut. Atau, setidaknya dimulai dari audit khusus BPK mengenai pelaksanaan kegiatan anggaran. Jika ditemukan adanya mark up atau kualitas pekerjaan yang tidak sesuai, jangan-jangan karena ada beban biaya berupa fee proyek. Dan ini perlu diselidiki secara mendalam,” ujar dia.

Baca Juga:   Dokter di Bandung Jadi Tersangka Kasus Penyebaran Hoaks Aksi 22 Mei

Hasanuddin juga menegaskan, jika dugaan adanya penyelewengan pokir tidak dapat dibuktikan, maka demi kepastian hukum, mestinya Kejari Garut harus berani menyampaikan bahwa hal ini tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Namun, jika ada alat bukti yang cukup, secepatnya harus ditingkatkan pada proses penyidikan, karena perlu adanya kepastian proses penanganan.

“Sehingga masalahnya tidak menggantung, yang berpotensi pada politisasi dan pemanfaatan oleh banyak pihak yang berpotensi menimbulan ketidakpastian, keresahan, dan tindak pidana dalam bentuk baru,” kata dia. ***

Komentar