oleh

Tuntutan Petinggi Parpol, LBH Padjajaran: Bawaslu Garut Tak Perlu Nunggu Laporan

GOSIPGARUT.ID — Sejumlah petinggi partai di Kabupaten Garut mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Garut di Jalan Pramuka, Kecamatan Garut Kota, Senin (29/4/2019). Mereka menduga banyak kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, maka menuntut Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi membuka C1 Plano dalam sidang pleno tingkat Kabupaten Garut.

Merespon desakan para petinggi parpol tersebut, Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut, Asep Burhan, menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya saja pihaknya menunggu data daerah mana dan TPS mana yang terindikasi kecurangan.

Pernyataan Komisioner Bawaslu Garut tersebut dikomentari pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjajaran, Hasanuddin. Ia menyatakan, laporan beberapa pimpinan parpol yang mengindikasikan adanya kekeliruan dalam perhitungan, harus menjadi disposisi awal bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti.

Baca Juga:   Bawaslu Garut akan Tindak Tegas Pelaku Money Politics

Para pelapor, kata dia, tak memiliki kewajiban membuktikan kecurangan. Justru, kewajiban ada pada Bawaslu, sebab lembaga ini memiliki akses pada data, khususnya C1. “Jika ada kekeliruan penghitungan di tingkat kecamatan, Bawaslu semestinya mengetahui, sebab Bawaslu adalah salah satu pihak yang memiliki dokumen C1 lengkap,” ujar Hasanuddin.

Ia menambahkan, Bawaslu tak perlu menunggu adanya laporan, sebab mereka dibayar negara untuk mengawasi pemilu setiap tahapannya, khususnya tahapan penghitungan baik di tingkap KPPS maupun pleno rakapitulasi kecamatan. Bawaslu itu sifatnya bekerja aktif, bukan pasif.

Baca Juga:   Petinggi Parpol Datangi Bawaslu Garut, Minta Buka C1 Plano di Sidang Pleno KPU

“Mengawasi pelaksanaan pemilu tentu tak serumit menyelenggarakan pemilu. Jadi cukup aneh jika Bawaslu sampai di tingkat kecamatan tak mengetahui ada kecurangan,” kata Hasanuddin.

Menurut dia, Bawaslu adalah satu-satunya pihak yang diberi hak legal untuk menyetujui keabsahan pemilu. “Cukup kita ajukan saja pertanyaan, apakah Bawalu sudah memiliki dokumen C1 lengkap? Jika tidak memiliki dokumen tersebut, Bawaslu dapat dikategorikan bekerja tidak profesional dan dapat dilaporkan ke sidang etik,” tandas Hasanuddin.

Baca Juga:   Reaktivasi Jalur KA Cibatu -- Garut Ditargetkan Beroperasi Februari 2020

Ia menjelaskan, dalam prinsip one man one vote, satu pemilih satu suara. Kehilangan atau salah penghitungan suara satu pun, kategorinya pelanggaran berat. “Nah, tugas Bawaslu adalah mengamankan prinsip one man one vote tersebut,” kata Hasanuddin. (Yus/Fj)

Komentar

Berita Terkait